PT Best Profit Futures Surabaya

Wakil Bupati Tersangka Pencabulan, Golkar Tak Beri Pilihan

Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramadio ditetapkan sebagai tersangka kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Golkar mengambil langkah tegas memberhentikan Ramadio dari posisi pimpinan Golkar daerah. BEST PROFIT 

“Kalau sikap Golkar pasti, diberhentikan. Sambil menunggu keputusan tetap. Iya, sementara mau diplenokan. Diberhentikan dari Ketua DPD II Golkar Butur (Buton Utara),” kata Ketua DPD I Golkar Sulawesi Utara Ridwan Bae saat dihubungi, Senin (23/12/2019).

Ridwan menyatakan DPD I Golkar Sultra berkomunikasi aktif dengan DPD II Golkar Buton Utara terkait kasus yang menjerat Ramadio. Pemberhentian ini disebut Ridwan agar Ramadio berkonsentrasi menghadapi kasusnya.

Wakil Bupati Buton Utara, Ramadio ditetapkan sebagai tersangka kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Tapi polisi m asih menunggu izin dari Kemendagri untuk memeriksa Wakil Bupati Buton Utara.

Terkait kasus pencabulan anak ini, Polres Muna mulanya menetapkan seorang muncikari berinisial L alias T. L alias T ini yang diduga menjual anak perempuan ke Wakil Bupati Buton Utara. PT BESTPROFIT FUTURES

“Dari saksi korban (dijelaskan) dikasih pengguna Rp 2 juta lalu diambil muncikari Rp 1 juta. Yang kedua, korban diberikan Rp 500 ribu, diambil muncikari Rp 200 ribu,” kata Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho kepada wartawan.

Dari sini, polisi mengembangkan penyidikan hingga menetapkan Wakil Bupati Buton Utara sebagai tersangka. Polisi menyebut eksploitasi seksual terhadap anak ini dilakukan tersangka pada Juni 2019. Kasusnya ditangani setelah keluarga korban melapor ke Polsek Bonegunu pada 26 September 2019. PT BESTPROFIT

Terkait sangkaan pidana terhadap Wakil Bupati Buton Utara, Pasal 76 I UU Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Setiap orang yang melanggar pidana pada pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Saat ini polisi masih menunggu izin dari Kemendagri untuk memeriksa Wakil Bupati Buton Utara. Sedangkan pihak Kemendagri, saat dihubungi terpisah, belum merespons.

“Masih mengikuti prosedur untuk oknum pejabat selevel kabupaten karena harus izin ke Kemendagri,” kata AKBP Debby. BESTPROFIT

Sumber : detik