PT Best Profit Futures Surabaya

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Minim

Best Profit Futures – Banyaknya wajib pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI

dan Pemkot Surabaya. Hal itulah yang juga mendasari kedua lembaga pemerintah tersebut melakukan penandatanganan nota

kesepakatan bersama dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi.

Ada dua naskah perjanjian yang ditandatangani. Pertama, naskah bernomor KEP-199/PJ/2014 dan 415.4/4727/436.2.3/2014

yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Kemenkeu A. Fuad Rahmany dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Sedangkan naskah kedua yang lebih banyak memuat pelaksanaan upaya optimalisasi penerimaan pajak/retribusi bernomor KEP-2111/WPJ.11/2014

dan 415.4/4728/436.2.3/2014. Nota tersebut diteken Kakanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi serta Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Fuad Rahmany tidak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Tanah Air masih sangat minim. Berdasar data Kemenkeu, dari total 12

juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah

menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

Sedangkan wajib pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak.

”Kebanyakan wajib pajak yang termonitor berdalih usahanya merugi. Itu alasan klasik,”ujarnya di sela-sela prosesi penandatanganan di Balai Kota Surabaya, Senin (8/9/2014).

Sejauh ini, mekanisme perhitungan pajak didasarkan pada self-assessment. Artinya, wajib pajak menghitung sendiri serta membayar sendiri pajaknya. (Best Profit Futures)

Dengan kata lain, semua bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap wajib pajak.

Masalahnya, dengan sistem seperti ini, Fuad mengatakan sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar

membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karenanya, data yang disampaikan perlu diuji dan diperiksa ulang.(Best Profit Futures)

Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut bagi Kemenkeu bukan perkara gampang. Pasalnya, Kemenkeu harus memonitor sekian banyak potensi pajak di seluruh Indonesia ditengah keterbatasan tenaga.

”Makanya, kami berinisiatif bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi tentang transaksi hotel, properti, restoran,

dan sebagainya sehingga dengan itu bisa diuji kebenarannya. Harapannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak bisa naik,”terang Fuad.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tri Rismaharini menyatakan esensi dari kerja sama ini adalah sharing data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan sinergitas data yang terkoneksi, harapannya penerimaan pajak dan retribusi bisa lebih maksimal karena pengawasan terhadap wajib pajak lebih komprehensif.

Risma juga memanfaatkan momen ini untuk mengklaim kembali pajak-pajak dari sejumlah perusahaan besar. Pasalnya, beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di Kota Pahlawan justru menyetor pajaknya ke Jakarta.

”Ini kan kurang adil, kita yang terkena dampak perusahaannya namun pajaknya ‘lari’ ke pusat. Makanya, mulai Agustus ini perusahaan-perusahaan tersebut sudah bayar pajak di Surabaya,”katanya.(Best Profit Futures)

Dia melanjutkan, Pemkot dalam hal ini berupaya membantu pemerintah pusat dalam hal optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Risma, kerjasama ini dipandang sama-sama menguntungkan. Setoran pajak ke pemerintah pusat bisa lebih tinggi karena proses indentifikasi wajib pajaknya terbantu dengan data yang dimiliki Pemkot.

Sedangkan, bagi Pemkot, dengan meningkatnya setoran pajak ke pusat, harapannya juga berdampak pada bertambahnya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemkot Surabaya. ”Itu semua ada rumusnya. Semakin besar pajak yang disetorkan, maka dana perimbangan kepada pemerintah daerah juga bertambah,”ujarnya.

(Best Profit Futures)

Sumber dari http://beritasurabaya.net/