PT Best Profit Futures Surabaya

Jakarta – Indonesia punya tantangan besar untuk menjadi negara maju dengan status negara berpenghasilan tinggi (high income country) di 2045. Target itu semakin sulit karena ada pandemi COVID-19.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan target itu akan molor dan Indonesia diperkirakan baru bisa keluar dari negara berpendapatan menengah pada tahun 2040-an. Sebelum pandemi COVID-19, pemerintah mentargetkan hal itu bisa terjadi di 2036.

“Memang akan terjadi pergeseran dari waktu di mana kita graduasi dari middle income trap yang tadinya 2036 mungkin (baru bisa) 2040-an, 44 atau 45,” katanya dalam Webinar Publik ‘CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045’, Rabu (4/8/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi setidaknya di 2045. Jika tidak, Indonesia harus benar-benar melupakan mimpi tersebut.

“Saya menegaskan 2045 penting bukan hanya merayakan 100 tahun kemerdekaan. Kalau deadline 2045 tidak bisa kita penuhi, susah atau belum berhasil keluar dari middle income trap 2045, akhirnya kita harus melupakan mimpi itu,” katanya.

Komisaris Utama Telkom itu menyebut sebelum 2045 merupakan momentum yang sangat pas bagi Indonesia mencapai mimpi jadi negara berpenghasilan tinggi karena melimpahnya bonus demografi. Di situ lah mayoritas masyarakat berada dalam usia produktif yang membuat banyak negara berhasil keluar dari jebakan kelas menengah.

Bambang menilai mayoritas penduduk Indonesia bakal berada di usia tua setelah 2045. Hal itu membuat sumber daya manusia (SDM) untuk menggenjot perekonomian juga semakin berkurang.

“Memang akan terjadi pergeseran dari waktu di mana kita graduasi dari middle income trap yang tadinya 2036 mungkin (baru bisa) 2040-an, 44 atau 45,” katanya dalam Webinar Publik ‘CSIS dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia 2045’, Rabu (4/8/2021).

“Saat ini paling tepat karena menjelang 2045 Indonesia berubah menjadi aging society. Sekarang ini usia produktifnya sebagai bangsa kalau sudah pensiun, kesehatan tidak seprima dulu (jadi) agak susah jadi orang kaya tadi,” paparnya.

“Jadi kita harus jadikan 2045 itu tidak hanya simbol 100 tahun, tapi semacam deadline yang tak boleh dilewat,” sambung mantan Kepala Bappenas yang dulunya turut terlibat merancang visi Indonesia 2045 tersebut.

BEST PROFIT
PT BESTPROFIT FUTURES
PT BESTPROFIT
BESTPROFIT

sumber detik

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses transfer bantuan subsidi gaji/upah (BSU) Rp 1 juta pekan ini. Bantuan subsidi gaji/upah (BSU) ini akan diberikan kepada 1 juta calon penerima bantuan subsidi. BEST PROFIT

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan jika pemerintah ingin melakukan transfer dengan cepat.

“Kita usahakan (pekan ini ditransfer). Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, sekali lagi kita pengin cepat dan tepat,” kata dia kepada detikcom.

Pemerintah menyebut total pekerja yang bisa menerima subsidi gaji/upah (BSU) ditargetkan mencapai 8,7 juta orang.

Memang proses penyalurannya dilakukan secara bertahap. Data 1 juta pekerja yang diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan sedang diperiksa sebelum ditransfer subsidi upah.

Proses pemeriksaan diharapkan bisa lebih cepat agar data bisa clean and clear sehingga mepercepat proses pencairan subsidi upah.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyebutkan sejumlah tahapan yang akan dilaksanakan Kemnaker ketika menerima data calon penerima subsidi gaji (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Data calon penerima BSU akan dicek, diskrining oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar sesuai dengan format sehingga menghindari duplikasi data,” ujarnya.

Data yang akan diperiksa adalah nomor rekening, NIK hingga sektor pekerjaan. Nantinya peserta yang akan mendapat subsidi gaji (BSU) adalah pekerja yang berada di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kedua melakukan pemadaman data penerima dengan bantuan pemerintah lainnya,” tambah dia.

Proses pemeriksaan diharapkan bisa lebih cepat agar data bisa clean and clear sehingga mepercepat proses pencairan subsidi upah.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyebutkan sejumlah tahapan yang akan dilaksanakan Kemnaker ketika menerima data calon penerima subsidi gaji (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan. PT BESTPROFIT FUTURES

“Data calon penerima BSU akan dicek, diskrining oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar sesuai dengan format sehingga menghindari duplikasi data,” ujarnya. PT BESTPROFIT

Data yang akan diperiksa adalah nomor rekening, NIK hingga sektor pekerjaan. Nantinya peserta yang akan mendapat subsidi gaji (BSU) adalah pekerja yang berada di sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. BESTPROFIT

“Kedua melakukan pemadaman data penerima dengan bantuan pemerintah lainnya,” tambah dia.

sumber detik

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut menanggapi kabar soal rekomendasi UNESCO melalui Konvensi Komite Warisan Dunia yang meminta untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di TN Komodo. BEST PROFIT

Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf, Ari Juliano Gema mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak. Hasilnya, tidak rekomendasi UNSECO untuk menghentikan sementara proyek tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES

“Kami sudah meminta klarifikasi dari berbagai pihak mengenai informasi tersebut, dan ternyata tidak ada rekomendasi dari UNESCO untuk menghentikan sementara proyek Infrastruktur di Taman Nasional Komodo,” kata Ari melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (2/8/2021). PT BESTPROFIT

Saat ditanya perihal tindakan dan upaya yang akan dilakukan mengenai rekomendasi lainnya, Ari mengatakan, masih didiskusikan. “Kami masih mendiskusikannya sampai saat ini,” ujarnya. BESTPROFIT

Sebelumnya diberitakan, rekomendasi menghentikan sementara proyek di TN Komodo muncul dalam Surat Keputusan World Heritage Commite yang sudah mengadakan pertemuan secara virtual dari 16-31 Juli 2021 di Fuzhou, China.

“Mendesak Negara (Indonesia) untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa hingga Amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN,” bunyi keputusan Komite Warisan Dunia UNESCO nomor 44 COM 7B.93 dikutip dari detikcom

Menurut UNESCO, proyek infrastruktur untuk pariwisata baik di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo, berpotensi berdampak buruk pada nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value (OUV). Setidaknya ada tiga permasalahan yang disorot dari mulai tidak adanya komunikasi dengan pihak komite, mengancam komunitas lokal, hingga masalah manajemen properti di area termasuk kurangnya penegakan praktek wisata berkelanjutan.

Pada 30 Oktober 2020, Komite sudah meminta pemerintah Indonesia tak melanjutkan proyek infrastruktur yang mungkin berimbas pada nilai universal luar biasa Taman Nasional Komodo. Selain itu, UNESCO juga meminta pemerintah Indonesia mengundang Pusat Warisan Dunia/IUCN dalam misi pengawasan ke Taman Nasional Komodo untuk menilai dampak pembangunan yang sedang berlangsung pada OUV dan status konservasi kawasan tersebut

Sekilas Tentang Proyek TN Komodo

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian PUPR pada 25 Oktober 2020 lalu, kawasan Pulau Rinca atau yang saat ini akrab disebut Taman Nasional Komodo akan dilakukan penataan kawasan. Di dalamnya terdapat beberapa proyek seperti Dermaga Loh Buaya yang merupakan peningkatan dermaga eskisting dan bangunan pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak akses masuk dan keluar kawasan tersebut.

Selain itu, kegiatan penataan juga termasuk elevated deck pada ruas eksisting untuk membuka akses jalan yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti yang memiliki tinggi sekitar 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan hewan lain yang melintas.

Dua proyek lainnya pun berupa bangunan Pusat Informasi yang terintegrasi dengan elevated deck, kantor resort, guest house dan kafetaria serta bangunan penginapan untuk para ranger, pemandu wisata dan peneliti yang dilengkapi dengan pos penelitian serta pemantauan habitat komodo.

SUMBER DETIK

Jakarta – Kritik keras muncul pada kebijakan anggaran program pemulihan ekonomi nasional alias PEN yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19. Kebijakan ini dinilai berjalan dengan tidak efektif dan cenderung mubazir. BEST PROFIT

Menurut Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini, anggaran PEN tidak mengubah apapun dari krisis yang terjadi. PT BESTPROFIT FUTURES

Dikatakannya selama ini anggaran PEN dipatok sangat besar namun hasilnya penyebaran COVID-19 masih tinggi bahkan dia menyebut sebagai juara dunia. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga tak kunjung ke arah positif.

“Pembiayaan PEN dan COVID ini cukup besar, Rp 600-700 triliun, untuk pulihkan ekonomi sekaligus untuk tangani COVID. Tapi sekarang hasilnya malah COVID-nya juara dunia, tidak selesai selesai. Lalu, pertumbuhan ekonominya juga tetap rendah. Ini adalah kegagalan penanganan pandemi,” ungkap Didik dalam sebuah webinar, Minggu (1/8/2021). PT BESTPROFIT

Menurutnya pun sejak awal pandemi pemerintah seharusnya mengambil keputusan lockdown, bukan malah beralasan tidak mampu membiayai lockdown. Buktinya, sekarang pun anggaran bantuan sosial juga banyak.

“Anggaran sosial ini banyak tapi keluhan sangat banyak. Dari biaya ini harusnya nggak perlu khawatir lockdown, tapi Presiden bilangnya nggak bisa, maka COVID-nya terus terbengkalai,” ungkap Didik.

Dia menggambarkan Indonesia saat ini bagaikan orang sakit yang ekonominya diminta berlari. Logika kebijakan yang diambil sudah kadung salah sejak awal, dia menilai harusnya masalah kesehatan diprioritaskan baru bicara ekonomi.

“Kita ini kayak orang sakit disuruh lari, orang beres dulu harusnya baru lari. Ini logika terbalik, kebijakan dari segi rasionalismenya sudah salah,” ungkap Didik.

Salah satu yang memicu kesalahan pengambilan kebijakan ini adalah proses politik menurutnya, politik yang memiliki kepentingan di balik penetapan anggaran-anggaran yang besar. Hal ini lah yang menjadi masalah pada penanganan pandemi.

“Banyak sekali yang berkepentingan dalam mengambil keputusan alokasi anggaran sebesar-besarnya ini. Itu adalah proses politik, ini problem pertama implikasinya besar,” ungkap Didik. BESTPROFIT

Kritikan Didik juga didukung oleh ekonom lainnya, seperti apa kritikannya?

Di sisi lain, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga mengatakan kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 tidak tepat dan cenderung mubazir.

Dia menyoroti pemerintah yang terlalu mementingkan ekonomi sejak awal pandemi dibandingkan menumpas tuntas COVID-19. Alhasil, banyak uang terbuang namun membuat kasus COVID-19 tak kunjung mereda.

“Kita ini sudah banyak keluar uang tapi COVID masih juara dunia, karena penuntasannya nggak tuntas. COVID belum tuntas, tapi kebijakan ekonomi didahulukan, sehingga tiap mengendalikan jadinya gagal. Uang itu mubazir ini lah yang membuat pengendalian PEN tidak efektif,” ungkap Anthony dalam webinar yang sama.

sumber detik