PT Best Profit Futures Surabaya

‘Rekomendasi’ Pemakzulan Gubernur Sulsel Mundur Teratur

Usul pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tak lagi ‘menggaung’. Pansus Angket DPRD Sulsel kini menegaskan, rekomendasi yang dibuat hanya soal permintaan agar Mahkamah Agung (MA) menilai ada-tidaknya pelanggaran UU yang diduga dilakukan Gubernur Nurdin. BEST PROFIT

“Tidak ada kata pemakzulan dan pemberhentian, (Pansus Angket) hanya meminta kepada MA untuk menilai,” kata Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel Kadir Halid kepada wartawan di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (19/8/2019).

Dalam rekomendasinya, Pansus Angket meminta MA menilai ada-tidaknya pelanggaran Gubernur Sulsel berdasarkan dari temuan pemeriksaan Pansus. Pansus dalam laporan kerjanya melampirkan seluruh dokumen dan berita acara keterangan dari berbagai pihak termasuk Pemprov Sulsel yang dipanggil.

“Kita lampirkan semua dokumen dan BAP. Saya kasih semua videonya, kita kasih ke MA silakan dinilai. Kalau dinilai ada pelanggaran silakan ambil keputusan, kembalikan kepada DPRD, DPRD ajukan kepada presiden, kan begitu sebenarnya,” terang Kadir yang juga saudara kandung Nurdin Halid ini.

Poin rekomendasi kedua yakni meneruskan ke aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana terkait dengan tugas dan kewenangan kepala daerah.

Gubernur Sulsel diduga Pansus Angket melanggar UU terkait pengangkatan dan pemberhentian ASN pada SK 193. Namun Nurdin dinilai Pansus Angket tidak menjalankan fungsinya tersebut dan mendelegasikan ke Wagub Andi Sudirman Sulaiman. PT BESTPROFIT

Laporan kerja Pansus Angket Gubernur Sulsel hari ini dibahas dalam rapat pimpinan (DPRD) yang diikuti juga oleh perwakilan fraksi DPRD. Rapim memutuskan meminta Pansus Angket memperbaiki redaksional laporan kerja. Rencananya, Rapim digelar lagi pada Jumat (23/8).

“Jadi ini semua, sebenarnya pansus selesai tugasnya, tinggal melaporkan ke paripurna. Jadi bukan lagi seperti pansus lain harus ada rapim dulu, tidak perlu. Tapi kita akomodir narasi saya akan perbaiki,” kata Kadir.

Soal laporan Pansus Angket, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah menegaskan Pansus tak bisa mengusulkan pemberhentian Nurdin Abdullah lewat hak angket.

Dia menjelaskan soal bentuk laporan yang harusnya diterima Pimpinan DPRD Sulsel dari Pansus Hak Angket, yaitu laporan kerja, bukan rekomendasi pemakzulan ataupun pemberhentian tetap. Jika memang ada usulan ataupun rekomendasi pemberhentian tetap, kata Ni’matullah, maka harus melalui hak menyatakan pendapat. PT BESTPROFIT FUTURES

“Laporan hasil pansus bentuknya laporan apapun menyangkut apakah kita usulkan pemberhentian atau apalah, itu ada lagi hak lain yang namanya hak menyatakan pendapat. Itu juga ada mekanisme sendiri, bukan satu paket langsung pansus langasung menyatakan pendapat, tidak,” tegasnya.

Usulan pemakzulan gubernur Sulsel sebelumnya disuarakan Ketua Pansus Angket Kadir Halid

“Meminta MA menilai adanya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur. Jika ada unsur pelanggaran untuk dimakzulkan. Intinya mengusulkan ke MA untuk menilai adanya pelanggaran yang terjadi,” kata Kadir Halid, Jumat (17/8). BESTPROFIT

Sumber : Detik