PT Best Profit Futures Surabaya

Perppu Pilkada Bikin KPUD Bingung

BEST PROFIT FUTURES SURABAYA – Polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) terus bergulir.

Permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sempat diajukan oleh tujuh pemohon.

Salah satunya yakni Pengamat Pemilu sekaligus mantan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Ramdansyah dalam rangka penegakkan supremasi hukum.

Sebab, Perppu Pilkada membuat jadwal Pilkada di tiap daerah menjadi kacau. Salah satunya Depok yang terancam dipimpin oleh Plt Walikota selama dua tahun akibat dampak Perppu Pilkada. (BEST PROFIT FUTURES SURABAYA)

“Depok masa jabatan Walikota habis Januari 2016. Kalau Pilkada Depok dalam aturan mainnya digelar 2018 maka ada 2 tahun masa jabatan Plt Walikota dan 2020

akan ada pemilu serentak artinya masa jabatan walikota nanti hanya dua tahun. Kalau disetujui, Pilkada Depok saya rasaa bisa dilakukan pertengahan 2016,”

katanya dalam sebuah diskusi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa (6/1/2014).(BEST PROFIT FUTURES SURABAYA)

Pihaknya menolak Perppu nomor 1 namun di satu sisi tetep meminta UU No 22/2014 dibatalkan. MK harus segera membuat keputusan. “Kami tinggal mendorong saja. Berharap keputusana MK,” jelasnya.

Ketua KPUD Depok Titik Nurhayati menjelaskan dua kubu yang bersengketa pasca Pilpres menyebabkan konflik yang intens hingga doktrin di internal partai.

Ia mencatat bahwa arahan Ketua MK Hamdan Zoelva bahwa di tahun 2015 setelah keluar dua Perppu dengan sendirinya UU nomor 22 dan 23 tak berlaku.

“Dengan sendirinya begitu, ini membuat KPUD kebingungan iya, tapi kebingungan atau tidak tentu kita tetap harus siap implementasinya, kami siapkan perangkatnya.

Kalau tahun ini harus dipertimbaangkan karena pengaruh budget dan logistik,” tegas Titik.

Sementara itu Pakar Tata Negara UI Makmur Amin yang hadir dalam acara tersebut mengaku tak setuju kepala daerah dipilih lewat DPR, ataupun DPRD.

Menurutnya hal itu bertentangan dengan sistem presidensial.

“Itu namanya sistem parlementer begitupun di tingkat lokal. Enggak perlu takut karena diinginkan rakyat.

Fungsinya memang DPR untuk kontrol, bahwa kemudian namanya KMP dan KIH itu kan soal nama. Artinya sudah membaik, ada check and balances.

Jangan seperti sebelum-sebelumnya bahwa DPR hanya stempel selama 32 tahun. Kalau begini kan berlomba-lomba cari kebaikan, bertempur, rakyat diuntungkan,” tutup Makmur.(BEST PROFIT FUTURES SURABAYA)

Sumber dari http://news.okezone.com/