PT Best Profit Futures Surabaya

Pemprov DKI Harus Tegas Soal Kelanjutan Proyek Monorel

BEST PROFIT FUTURES SURABAYA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera ambil keputusan yang tegas terkait mangkraknya mega proyek monorel. Sebab, jika terlalu dibiarkan akan berdampak pada penataan ruang di wilayah segitiga emas, yakni Kuningan-Karet-Sudirman.

Di mana, akibat proyek monorel tersebut memberikan kejelasan kepada gedung-gedung yang awalnya akan tergusur. Bahkan, jauh setelah itu kerindangan wilayah Sudirman rusak akibat proyek tersebut. (BEST PROFIT FUTURES)

“Jangka pendek ini DKI sebagai pelaksana ambil keputusan, kalau tidak dilanjutkan berarti tidak ada keputusan, atau tidak akan membangun monorel di DKI Jakarta, jadi bagaimana mengoptimalkan tiang yang ada kalau ingin diteruskan, solusinya siapa yang mau membongkar, apa Adhi Karya sukarela,” kata pengamat tata ruang Nurwono Joga saat dihubungi Okezone, Jakarta, Jumat (16/1/2015).(BEST PROFIT FUTURES)

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terkait nasib proyek transportasi massal tersebut. Pemerintah juga harus matang dan harus adanya keberlanjutan pembangunan dari setiap gubernur yang tengah menjabat.

“Ini kasihan kontraktornya, kan jadi gambling, mengikuti batas waktu gubernur, apapun pilihannya harus komit. Kalau lanjut harus melanjutkan yang ada dengan tiang yang ada,” tambahnya.(BEST PROFIT FUTURES)

Menurut Nurwono, pembangunan monorel memiliki klausul yang berbeda dengan pembangunan MRT yang konstruksinya masih berjalan saat ini.

“Jadi kalau klausal monorel itu kan murni dilakukan swasta, sejak awal tidak ada sharing dengan APBD, kalau MRT itu jelas dari MRT, pemerintah pusat, tetapi yang menjadi inkonsistensi tidak memberikan jaminan dari Pemprov DKI, padahal gubernur sebelumnya kan mendukung,” tutupnya.(BEST PROFIT FUTURES)

“Ini kasihan kontraktornya, kan jadi gambling, mengikuti batas waktu gubernur, apapun pilihannya harus komit. Kalau lanjut harus melanjutkan yang ada dengan tiang yang ada,” tambahnya.

Menurut Nurwono, pembangunan monorel memiliki klausul yang berbeda dengan pembangunan MRT yang konstruksinya masih berjalan saat ini.

“Jadi kalau klausal monorel itu kan murni dilakukan swasta, sejak awal tidak ada sharing dengan APBD, kalau MRT itu jelas dari MRT, pemerintah pusat, tetapi yang menjadi inkonsistensi tidak memberikan jaminan dari Pemprov DKI, padahal gubernur sebelumnya kan mendukung,” tutupnya.(BEST PROFIT FUTURES)

Sumber dari http://economy.okezone.com