PT Best Profit Futures Surabaya

Pemerintah Anggap Perang Dagang Trump Bukan Ancaman Besar

PT Bestprofit
PT BESTPROFIT FUTURES Pemerintah menilai ancaman perang dagang yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang diperintahkan

langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan hasil rapat terbatas. PT BESTPROFIT

Selama ini ketidakpastian global terus menghantui perekonomian Indonesia, hasilnya membuat beberapa asumsi dasar ekonomi meleset dari batas yang disepakati pemerintah dengan dewan dalam APBN. BESTPROFIT

Beberapa waktu yang lalu, nilai tukar menjadi yang paling terdampak dari ketidakpastian global ini. Biang keladinya adalah kondisi perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China,

hingga isu kenaikan suku bunga The Fed. BEST PROFIT

Kabinet Kerja lantas langsung mengambil aksi dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) pertama mengenai

Perumusan Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Trade War dan Kenaikan Tingkat Bunga Amerika Serikat.

Rakor itu dilaksanakan pada tanggal (8/7/2018), Menko Perekonomian Darmin Nasution memipin rapat tersebut. Peserta rakor antara

lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,

Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pada Senin (9/7/2017), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beserta peserta rakor kemarin pun langsung menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.

Kehadiran Darmin cs melaporkan hasil rakor dan dilanjut dengan pembahasan tingkat menteri pada ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Berdasarkan info yang didapat, ratas diagendakan pada pukul 10.30 WIB tentang Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global di Istana Kepresidenan Bogor.

Airlangga mengatakan secara garis beras langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global seperti kondisi perang

dagang hingga fluktuasi nilai tukar dengan cara memperkuat ekonomi nasional dan memberikan rasam aman bagi pelaku usaha.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” kata Airlangga di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Berikut jurus yang bakal dilakukan pemerintah. Pertama, optimalisasi fiskal dengan menerapkan bea keluar, bea masuk, dan harmonisasi bea masuk, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor.

Kedua, menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri. Ketiga, memberikan insentif untuk mendorong ekspor.

Keempat, memberikan insentif bagi pengusaha yang ingin merelokasi pabrik, misalnya dari indutri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain semisal Jawa Tengah.

Kelima, memberikan insentif ke UMKM, terutama di bidang furniture misalnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan disubsidi oleh pemerintah.

Keenam, pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri agar utilisasi industri dapat ditingkatkan untuk memenuhi

ketersediaan bahan baku termasuk korporasi-korporasi di Tuban yang bergerak di sektor petrokimia mau pun BBM.

Ketujuh, meningkatkan penggunaan biodiesel 20% (B20) sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke 30% (B30) karena itu akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton/tahun.

Terakhir atau kedelapan, memaksimalkan potensi wisata dengan mengembangkan bandara dan maskapai berbiaya hemat (low cost carrier/LCC).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan

isu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China menjadi sentimen negatif buat para pelaku usaha.

“Mungkin dampak kepada investasi terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan.

Tentunya perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian,” kata Lembong di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Dia menilai, kalangan pengusaha atau investor paling sensitif terkait dengan perkembangan dunia,

apalagi mengenai isu yang akan berdampak bagi perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia.

“Kalangan pengusaha dan investor itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian,” jelas dia.

Sumber : Detik