PT Best Profit Futures Surabaya

Pajak ‘Baru’ untuk Presiden Baru

Best Profit –  TIDAK lama lagi, presiden baru Indonesia akan dilantik. Tentu akan menjadi tumpuan dan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

Tidak hanya urusan perut, aspek-aspek lain pun nantinya diharapkan dapat dibenahi dan ditingkatkan

sehingga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dapat tercapai.

Sebagai seorang pegawai pada institusi yang ditugaskan negara untuk menghimpun penerimaan pajak, saya juga berharap akan ada perbaikan dan peningkatan,

tidak hanya peningkatan kesejahteraan saja, tapi juga perbaikan dan peningkatan pada sistem dan mekanisme perpajakan

sehingga saya dan institusi tempat saya bekerja dapat memberikan kontribusi maksimalnya untuk bangsa dan negara.

Sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku selama ini, secara umum sudah cukup baik. Namun apabila berkaca pada

ketidaktercapaian target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, serta masih ditemukannya praktek-praktek KKN di bidang perpajakan,

ditambah lagi dengan masih adanya opini sebagian masyarakat bahwa urusan pajak itu rumit dan merepotkan, maka dirasa perlu

untuk segera melakukan pembenahan dan perubahan agar sistem dan mekanisme perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (Best Profit)

Efektif dalam kaitan kemudahan prosedur administrasi bagi Wajib Pajak (WP) dan kemudahan tata kelola bagi otoritas pajak,

serta efisien dalam kaitan waktu dan biaya. Menurut pendapat sederhana saya, terdapat beberapa fokus masalah internal perpajakan

yang perlu dikaji dan dievaluasi lebih lanjut sebagai pekerjaan rumah bagi presiden baru nanti, terutama yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Tarif Pajak;

Bila mencermati masih rendahnya tingkat kesadaran WP untuk membayar pajaknya dengan benar, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi kalkulatif terhadap besaran tarif pajak yang ada saat ini.

Memang bila dibandingkan dengan negara lain, masih banyak yang tarif pajaknya lebih tinggi dari pada Indonesia, namun karakter

dan tingkat kepatuhan WP serta iklim dan birokrasi ekonomi di negara tersebut tentu berbeda dengan di Indonesia. (Best Profit)

Tarif pajak yang cukup tinggi juga dianggap menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya niat beberapa pihak

untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan menjadi sekecil mungkin.

Dari beberapa perspektif, hal ini dianggap normatif mengingat masih banyaknya biaya “lain-lain” yang harus dibayarkan oleh WP dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Oleh karena itu, dirasa akan lebih ideal jika tarif pajaknya ditentukan sesuai nilai wajar saja, yaitu nilai yang berdasarkan sebuah kajian/penelitian dianggap dapat membuat WP pada umumnya mau,

rela dan tidak terlalu terbebani untuk membayarnya. Dari pada tarifnya tinggi tapi jumlah riil pajak yang benar-benar masuk ke kas negara kurang lebih sama dengan nilai tarif wajar tersebut. (Best Profit)

2. Sistem Finalisasi Pajak;

Secara psikologis, orang akan lebih rela mengeluarkan biaya ini itu termasuk membayar pajak, pada saat orang tersebut memperoleh penghasilan/keuntungan.

Dengan demikian, dirasa perlu untuk menjadikan seluruh objek pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pajak yang bersifat final, sehingga pajaknya

langsung dipotong/dipungut/disetor pada saat penghasilan/keuntungan tersebut diperoleh.

Dengan adanya sistem finalisasi pajak, selain lebih praktis, juga akan menghapus akun kredit pajak yang sering menyebabkan pajak menjadi lebih bayar,

sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya restitusi pajak yang selama ini ditengarai sebagai salah satu titik rawan KKN dibidang perpajakan. (Best Profit)

3. Mekanisme Pembayaran Pajak;

Perlu dibuat sebuah regulasi yang tersinergi dengan otoritas perbankan, dimana setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diintegrasikan dengan satu nomor rekening bank milik WP.

Setiap WP dengan kriteria tertentu, diwajibkan untuk melakukan seluruh transaksi yang terkait dengan kegiatan usahanya melalui rekening bank tersebut,

sedangkan untuk pembayaran/pemungutan/pemotongan pajak atas setiap transaksi yang dikenakan pajak, langsung dibayar/disetor/dipindahbukukan

dari rekening WP tersebut ke rekening kas negara, dan bukan melalui setoran tunai lagi.

Mekanisme ini, selain meringankan beban adminstrasi bagi WP,

juga diyakini dapat memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan,

dimana sebagai langkah awal monitoring cukup dilakukan pada lalu lintas uang dalam rekening bank tersebut. (Best Profit)

4. Institusi dan Kepegawaian;

Tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya yang belum membayar pajaknya dengan benar. Kondisi ini tidak hanya disebabkan karena masih kurangnya kesadaran WP, tapi juga disebabkan karena masih kurang optimalnya peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak.

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dengan tanggung jawab menghimpun lebih dari 70% penerimaan negara, sudah seyogyanya DJP diberikan power dan energi yang lebih dari sekadar cukup. “Kekuatan” terlegitimasi yang dimiliki sebuah otoritas pajak diyakini akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pajak didefinisikan undang-undang sebagai iuran yang bersifat memaksa, namun karena minimnya power yang dimiliki, maka hal tersebut tidak bisa sertamerta dilakukan begitu saja, apalagi terhadap WP yang diketahui ternyata terafiliasi dengan kekuatan dan kekuasaan tertentu.

Ketidakpastian reward terutama yang terkait dengan promosi/mutasi, yang menjadi salah satu sumber “energi” bagi para pegawai DJP, dianggap juga ikut memberi andil terhadap penurunan kinerja. Padahal, jika semua pegawai mau mengoptimalkan kinerjanya, jangankan untuk sekadar mencapai target penerimaan pajak saja, untuk menutupi 100% kebutuhan dalam APBN pun diyakini tidak akan terlalu sulit untuk diupayakan.

Oleh karena itu, presiden baru nanti diharapkan dapat melakukan desain ulang terhadap DJP agar menjadi institusi dengan struktur organisasi yang kuat serta berkomposisikan pegawai-pegawai yang hebat.

Saya termasuk yang setuju dengan usulan dilakukannya penyaringan ulang terhadap seluruh pegawai DJP yang ada saat ini. Pegawai yang kurang mumpuni, minim integritas, serta memiliki kinerja di bawah rata-rata, lebih baik dipensiundinikan saja.

Bukan bermaksud untuk mengesklusifkan institusi, tapi semata-mata karena menimbang cukup beratnya tanggung jawab yang diemban DJP dalam menghimpun penerimaan negara, dan bukan hanya sekadar melaksanaan prosedur administrasi belaka, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang handal, berintegritas dan mau/mampu untuk bekerja keras.

  (Best Profit)

Sumber dari http://web.inilah.com