PT Best Profit Futures Surabaya

Ini Syarat Dapat Pengampunan Pajak

Best Profit
Best Profit Futures – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Tax Amnesty.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Best Profit Futures –  Dalam beleid aturan pelaksana tersebut yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Jumat (22/7/2016), fasilitas pengampunan pajak yang bisa diperoleh WP, yakni:

1.Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda
3.Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan (Best Profit Futures)

Ada satu keuntungan bagi WP yang ikut tax amnesty, yaitu pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas balik nama atau pengalihan hak terhadap harta saham, maupun harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.

WP yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak terlebih dahulu harus menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) dan memenuhi persyaratan.(Best Profit Futures)

Di Pasal 13 PMK 118 disebutkan, WP yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) terakhir
6. Mencabut permohonan dan pengajuan :
– Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
– Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP)
– Pengurangan atau pembatalan (SKP) yang tidak benar
– Keberatan
– Pembetulan atas STP, SKP atau surat keputusan
– Banding
– Gugatan, dan atau
– Peninjauan kembali

Selain itu Tak Bayar Pajak, Siap-Siap Kena Sandera Ditjen Pajak

Guna memberikan efek jera bagi para penunggak pajak dengan nilai yang besar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerapkan tindak penyanderaan (gijzeling) kepada para penanggung pajak yang abai membayar pajak.(Best Profit Futures)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Mekar Satria Utama, menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu.

“Kami merasa bahwa menyandera merupakan upaya terakhir. Karena yang dilakukan penahanan adalah penunggak pajak yang masih memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Jadi kurang adil kalau tidak diupayakan tindakan semaksimal mungkin,” ujarnya di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Salemba, Jakarta, (Best Profit Futures)

Menurutnya, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta. Selain itu, penanggung pajak juga dianggap tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang pajak.

“Dia (penanggung pajak) punya tunggakan di atas Rp 100 juta. Padahal punya kemampuan tetapi tidak memiliki itikad baik. Setelah ada putusan yang inkrah, kemudian diimbau untuk bayar, tetapi tidak mau, maka ada tindakan gijzeling,” kata dia.(Best Profit Futures)

Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan atau Gubernur.(Best Profit Futures)

Disamping itu, bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, inilah saatnya memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena apabila utang pajak dilunasi pada tahun 2015 ini, Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan.(Best Profit Futures)

Sementara itu, bagi penunggak pajak dengan nilai di bawah Rp 100 juta, Mekar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya lain seperti melakukan penagihan hingga penyitaan aset.

“Gijzeling ini bukan tindakan yang diinginkan. Tetapi bagi penunggak di bawah Rp 100 juta ada upaya lain, seperti kami terus melakukan penagihan hingga menyita asetnya,” tandas dia.(Best Profit Futures)

Sumber : liputan6.com