PT Best Profit Futures Surabaya

IMF Minta Negara Berkembang Kurangi Utang Ditanggapi Sri Mulyani

BEST PROFIT
BEST PROFIT International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 hanya 3,5%, lebih rendah dari sebelumnya 3,7%.

IMF menyebut untuk mengurangi tekanan perlambatan ekonomi, negara-negara di dunia harus mulai mengurangi jumlah utang pemerintahnya.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menjelaskan hal ini berdampak ke seluruh negara baik miskin, berkembang hingga negara maju. Namun, negara-negara tersebut bisa meminimalisir risiko dari tekanan yang terjadi. PT BESTPROFIT FUTURES

Dia mencontohkan pemerintah negara bisa menekan risiko dengan cara mengurangi utang pemerintah. Dia menyebut, pengurangan penggunaan utang disebut bisa memberikan ruang untuk melawan perlambatan ekonomi.

Lagarde menyebut pemangkasan utang ini harus dilakukan secara fleksibel agar pengurangan tak semakin menurunkan ekonomi negara tersebut. PT BESTPROFIT

“Mengurangi utang pemerintah yang tinggi, akan membuka ruang untuk melawan perlambatan ekonomi di masa depan. Tapi tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan ramah terhadap pertumbuhan,” kata Lagarde dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/1/2019). BEST PROFIT

Kemudian dia menyebutkan, dari sisi kebijakan moneter harus ditingkatkan menggunakan data-data independen. Seperti kebijakan makroprudensial dinilai bisa menjadi angin segar untuk sektor keuangan.

“Kebijakan makroprudensial ini dapat membantu sektor keuangan untuk tumbuh. Ini menjadi waktu yang tepat untuk reformasi untuk mendorong perekonomian, terutama di pasar tenaga kerja, investasi dan infrastruktur,” jelas dia.

Selain itu, negara juga harus memperhatikan perkembangan revolusi industri digital yang akan menambah produktivitas serta mendorong pertumbuhan untuk jangka panjang. Menurut dia, revolusi industri digital harus diarahkan ke hal positif yang memberikan hasil untuk masyarakat, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat adanya otomatisasi.

“Kita harus pastikan revolusi digital memberikan hasil untuk orang-orang. Termasuk membantu yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dan menciptakan peluang baru yang lebih baik untuk perempuan dan anak muda,” imbuh dia.

Revolusi industri juga harus didukung kolaborasi dan kerja sama internasional. Sistem perdagangan global saat ini berkembang pesat, karena itu harus dikerjakan secara bersama-sama.

“Mari kita tingkatkan upaya untuk menyelesaikan masalah bersama, mulai dari perbaikan sistem perdagangan global, memerangi korupsi, penggelapan dan pajak hingga perubahan iklim. Tujuannya agar kita berada dalam posisi yang siap jika ada perlambatan, namun perkembangan ekonomi global juga saat ini tidak terduga,” ujarnya.

Ekonom INDEF Bhima Yuhdistira Adhinegara menjelaskan warning yang diberikan IMF kepada negara lain termasuk Indonesia ada benarnya. Untuk di Indonesia fluktuasi nilai tukar rupiah akibat gejolak ekonomi dunia membuat risiko pinjaman dalam bentuk valuta asing meningkat.

Kemudian bunga acuan yang naik juga berimbas pada mahalnya bunga surat utang yang harus dibayar.
Lonjakan utang juga menciptakan fenomena crowding out effect atau perebutan likuiditas dipasar keuangan. Uang yang seharusnya masuk ke sektor swasta, lebih tertarik masuk ke Pemerintah.

“Dengan kondisi ini sebaiknya Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian yaitu mengurangi ketergantungan pada penerbitan SBN valas, dan memperdalam pasar keuangan domestik dengan terbitkan lebih banyak obligasi ritel denominasi rupiah,” kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Selasa (22/1/2019).

Dia menyebutkan, pemerintah perlu melakukan rasionalisasi proyek-proyek pembangunan. “Pemerintah juga bisa menunda beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai melalui utang valas termasuk utang BUMN,” jelas dia.

Dari data APBN Kita total utang pemerintah per akhir November 2018 terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp 784,38 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.611,59 triliun.
Pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 314,37 triliun, multilateral Rp 419,87 triliun, komersial Rp 43,54 triliun, dan suppliers nihil.

Sedangkan sisanya terdiri dari SBN Rp 3.611,59 triliun. Di mana terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.612,68 triliun dan denominasi valas sebesar Rp 998,90 triliun.

Dalam laporan IMF World Economic Outlook (WEO) disebutkan negara berkembang masih akan dibayangi oleh ketidakpastian global. Ini tentu akan menyulitkan pertumbuhan ke depannya.

“Kondisi selama beberapa bulan terakhir seperti ketegangan dagang antara AS dan China, kenaikan suku bunga AS, penguatan dolar AS, aliran modal keluar dan harga minyak yang terus bergerak masih akan terus membayangi,” tulis laporan tersebut dikutip, Selasa (22/1/2019).

Bahkan di beberapa negara akan menghadapi kesulitan dalam menangani beban utang dan neraca keuangan swasta yang tinggi. Terjadi ketidakcocokan nilai mata uang dan jatuh tempo utang. Karena itu dibutuhkan kebijakan makroprudensial untuk penguatan pertumbuhan.

Nilai tukar yang terus bergerak diharapkan tidak mengganggu kebijakan-kebijakan yang ada di sebuah negara. Kemudian angka inflasi harus diarahkan sesuai dengan target pemerintah serta kebijakan moneter diharapkan bisa mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Selain itu, negara juga harus mampu menjamin rasio utang tetap baik dan sehat meskipun di tengah kondisi keuangan eksternal yang menantang.

Subsidi yang diberikan harus tepat sasaran dan mendorong potensi pertumbuhan yang terkait dengan bantuan sosial dan peningkatan inklusi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa pernyataan IMF tidak relevan bagi Indonesia. Pasalnya, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh di bawah batas yang ditentukan.

“Jadi tidak relevan statement itu jika untuk Indonesia,” kata Sri Mulyani usai acara A1 Inisiatif Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Utang pemerintah tercatat per November 2018 sebesar Rp 4.395,6 triliun atau 29,91% terhadap PDB. Adapun, batas rasio utang pemerintah sesuai UU sebesar 60% terhadap PDB.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa level defisit anggaran nasional pun sangat rendah yaitu 1,76% terhadap PDB.

“Kalau lihat negara lain yang debt to GDP rasionya diatas 60% tapi defisit bisa 2% seperti yang kemarin jadi sorotan Italia. Italia debt to GDP rasio di atas 100% tapi ingin defisit di atas 2,4 %, dan untuk negara-negara itu statement IMF jadi berlaku,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, negara yang memiliki rasio utang tinggi yang dimaksud IMF untuk mengurangi utang pemerintah agar pertumbuhan ekonominya tetap bisa tumbuh.

“Negara seperti ini harus jaga keseimbangan fiskalnya dengan kurangi defisit, oleh karena itu kurangi utang. Bagaimana kurangi defisit dan utang yang buat growth melemah,” ujar wanita yang akrab disapa Ani.

Sumber : Detik