PT Best Profit Futures Surabaya

‘Bukan Atur Industrinya, RUU Permusikan Malah Tata Musisi’ | BEST PROFIT

PT BESTPROFIT Belum lagi pasal 5 dianggap serupa dengan pasal 6 di Undang-undang Perfilman dengan larangan musisi untuk menciptakan karya yang mendorong masyarakat melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan NAPZA, memuat konten-konten pornografi, SARA, mendorong perlawanan hukum, merendahkan harkat martabat dan mengandung provokasi.  BEST PROFIT

Bedanya, dalam pasal 5 RUU Perfilman hanya ditambahkan larangan untuk memberikan pengaruh budaya asing dalam karya. BEST PROFIT

“Nah, yang kita sesalkan, bunyi pasal melarang di proses kreasi, bukan di kontennya. Jadi bagaimana musiknya tidak mengandung kontroversi, kekerasan seksual, menghina agama ketika berkreasi diawal. Itu kan mengekang kan, itu berarti bertentangan dengan UUD 1945 produk hukum tertinggi yang ada di Indonesia kan itu,” terangnya.  PT BESTPROFIT

Manager Seringai sekaligus pengamat musik itu menilai, musisi sebenarnya belum butuh untuk ditata dalam perundang-undangan khusus. Sebab sejumlah aturan dan undang-undang yang sudah berlaku pun telah mengatur hal tersebut.

“Yang pertama udah ada UU Hak Cipta tahun 2014 itu sudah sangat musik. Karena inisiatornya dari UU Hak Cipta itu memang orang-orang musik. Terus ada UU Pemajuan Kebudayaan yang baru disahkan tahun 2018, ada lagi UU ITE tentang transaksi elektronik itu juga untuk mengatur musik digital. Terus ada UU Serah Karya Cetak dan Karya Rekam, itu juga baru 2018. Dari semua UU itu sebenarnya sudah mengatur tata kelola industri musik. Kalau ada UU Permusikan lagi itu jadinya overlap, tumpang tindih antara satu dengan yang lain,” urainya.

Pihaknya justru mengharapkan penegakan hukum yang efektif dari undang-undang yang sudah ada. Apabila perlu dibuat aturan baru, Wendi dan kawan-kawannya melihat bukan aturan sekelas undang-undang, misalnya peraturan pemeritah (PP) atau peraturan menteri (Permen).  BESTPROFIT

“Di sini kita sudah ada UU, penegakan hukumnya mana, karena penegakan hukum yang penting dari semua itu. Menurut saya lebih baik kita menggunakan UU yang sudah disahkan dan melakukan penegakan hukum. Kalau ada yang membajak, ditangkap, dipenjara, kalau melakukan reproduksi musik ilegal diadilin,” ujarnya.

“Yang perlu itu didorong menteri yang dekat dengan dunia musik untuk buat peraturan yang mengatur industri. Jadi levelnya di tingkat itu, bukan Undang-undang,” tambahnya.

Sumber: Detik

One Response to ‘Bukan Atur Industrinya, RUU Permusikan Malah Tata Musisi’ | BEST PROFIT

  1. […] Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku heran dengan pernyataan capres petahan Joko Widodo (Jokowi) yang memuji kejujuran Ratna Sarumpaet soal hoax penganiayaan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut pujian yang diberikan itu hanya sekedar ingatkan rakyat untuk jujur tidak ada maksud lain. BEST PROFIT […]

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.