PT Best Profit Futures Surabaya

Best Profit Futures; Masyarakat Mau Isi SPT, Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak RI 56%

Best Profit Futures – Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak, jadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Daeng Nazier. Menurutnya, untuk mengatasi rendahnya kepercayaan masyarakat atas petugas pajak, perlu lembaga pengawas pajak yang kompeten dan kuat.

“Indonesia kepatuhan pajaknya secara formal hanya 56%. Itu formalnya saja loh yah, artinya masyarakat yang mau isi SPT (surat pemberitahuan). Sementara secara materil bisa tinggi, artinya dihitung Dia bayar pajak sudah sesuai apa tidak dengan SPT-nya,” ujar Daeng ditemui di Hotel Atyaduta, Jakarta, Selasa (Best Profit Futures).

Dia mencontohkan, di Australia, dengan lembaga pengawas pajak yang kuat, kesadaran masyarakat akan membayar pajak mencapai 96%. “Karena orang Australia percaya bayar pajaknya diawasi betul,” katanya.

Daeng menuturkan, di komite yang dipimpinnya, pengawasan kurang leluasa dilakukan karena di bawah koordinasi Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

“Kalau di luar yang lembaga pengawasannya bagus, itu lembaga independen yang tidak di bawah menteri. Ada pengaduan langsung diumumkan ke masyarakat.

Nanti parlemen bisa panggil Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan menjelaskan masalah itu. Kita kinerjanya saja independen, tapi keputusan akhir bukan di kita,” jelas Daeng.(Best Profit Futures).

Daeng berujar, rekomendasi pengaduan dari wajib pajak di negara dengan sistem yang sudah mapan dilakukan secara terbuka dan bisa langsung diumumkan ke masyarakat.

Sedangkan di Indonesia, rekomendasi pengaduan dari komite pengawas pajak hanya diberikan ke Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

“Komite pengawas hanya bisa memberikan rekomendasi ke menteri, tidak bisa campur tangan soal peraturan. Bedanya dengan negara lain

rekomendasi di komite pengawasan (komwas) terbuka disampaikan ke masyarakat. Kami belum sampai kesana, cuma ke menteri dan ke ditjen. Kalau ditjen tidak mau tindaklanjuti ya sudah,” tutur Daeng.

“Salah satu kenapa mereka patuh adalah mereka percaya institusinya benar, perpajakannya benar,” imbuhnya.

“Komite pengawas hanya bisa memberikan rekomendasi ke menteri, tidak bisa campur tangan soal peraturan. Bedanya dengan negara lain rekomendasi di komite pengawasan (komwas) terbuka disampaikan ke masyarakat.

Kami belum sampai kesana, cuma ke menteri dan ke ditjen. Kalau ditjen tidak mau tindaklanjuti ya sudah,” tutur Daeng.

“Salah satu kenapa mereka patuh adalah mereka percaya institusinya benar, perpajakannya benar,” imbuhnya.(Best Profit Futures).

Sumber : detik.com