PT Best Profit Futures Surabaya

Arab Batasi Toa Masjid, Pimpinan Komisi VIII Ungkit Aturan Kemenag 1978 | lt 11 Graha Bukopin

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily

Jakarta – Arab Saudi mengeluarkan aturan pembatasan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, menyebut bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan soal pengeras suara di masjid. BEST PROFIT

“Sebetulnya, kita juga sudah memiliki aturan khusus tentang penggunaan pengeras suara yang dipergunakan dalam masjid atau musala. Aturan ini dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan sifatnya masih sebatas himbauan,” ujar Ace saat dihubungi, Rabu (26/5/2021). PT BESTPROFIT FUTURES

“Aturan tentang tuntunan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala sudah ada sejak 1978. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978,” katanya.

Aturan itu, menurut Ace sudah jelas mengatur soal pengeras suara di masjid. Isi aturan membahas apa saja kegiatan yang bisa menggunakan pengeras suara ke luar masjid. PT BESTPROFIT

“Instruksi Dirjen secara jelas dan terperinci sudah mengatur waktu-waktu penggunaan pengeras suara, misalnya pengeras suara bisa digunakan paling awal 15 menit sebelum waktu salat Subuh. Pada prinsipnya dalam pengaturan pengeras suara ini hanya diatur soal azan yang diperbolehkan menggunakan suara ke luar masjid atau musola,” kata Ace. BESTPROFIT

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang hanya bisa menggunakan pengeras suara di dalam masjid. “Seperti pengajian, membaca al-quran, doa dan kegiatan lainnya menggunakan pengeras suara ke dalam,” katanya.

Menurut Ace, aturan di Arab Saudi sebenarnya bisa ditiru. Pemerintah Indonesia bisa saja meniru aturan tersebut.

“Substansinya, pengeras suara di masjid atau Musola sebaiknya dipergunakan untuk azan dan iqomat sebetulnya patut ditiru. Kita juga harus memperhatikan kondisi keragaman masyarakat di suatu daerah dimana letak masjid itu berada,” ujarnya.

Aturan Toa masjid tahun 1978 dinilai patut kembali dikaji oleh Kemenag. Apakah aturan itu masih relevan atau seharusnya diganti.

“Secara regulasi, kita jauh lebih maju dibandingkan dengan di Arab Saudi. Masalahnya, sejauh mana implementasinya di masyarakat. Apakah sudah tersosialisasi ke seluruh masjid dan mushola? Apakah perlu dinaikan statusnya bukan lagi sebagai instruksi Dirjen, tapi Peraturan Menteri Agama (PMA), misalnya? Adakah sanksi jika ada yang melanggar aturan tersebut?” katanya.

sumber detik