PT Best Profit Futures Surabaya

100 Hari Kerja Jokowi, Sibuk “Momong” KIH

BEST PROFIT FUTURES SURABAYA – Gebrakan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja sempat menjadi pusat perhatian di awal-awal masa pemerintahan. Namun menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, suara sumbang santer terdengar.

Utamanya, menyoal penunjukan pembantu-pembantu Presiden yang dianggap lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai. Berbanding terbalik dengan janji-janji kampanyenya memenuhi harapan masyarakat dengan merekrut hampir 100 persen tokoh profesional nonparpol sebagai menteri. (BEST PROFIT FUTURES )

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro, menilai kinerja Joko Widodo selama 100 hari memimpin belum memuaskan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. “Jokowi masih sibuk momong kekuatan-kekuatan politik pendukunganya, Koalisi Indonesia Hebat,” kata Siti Zuhro saat berbincang dengan Okezone.

Jokowi, kata Siti, belum mampu menyeimbangkan kekuatan politik dengan ekspektasi masyarakat. Ini dibuktikan dengan banyaknya kontroversi dalam kebijakan yang ditelurkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini. “Mulai dari perumusan kabinet, hingga Kapolri,” ujarnya. (BEST PROFIT FUTURES )

Sebagai contoh, dalam pembentukan anggota Kabinet Kerja, Jokowi sempat dikritik karena adanya calon menteri yang tetap diloloskan meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi coretan stabilo kuning, bahkan merah. Jokowi dianggap terlalu ewuh pakewuh dengan tekanan partai pendukung.

Pun demikian saat Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Meski banyak pihak ditentang,. DPR tetap menyetujui pencalonan Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini sebagai Kapolri itu. DPR tak peduli dengan keputusan KPK yang secara tiba-tiba menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. (BEST PROFIT FUTURES )

Tak berhenti sampai di situ, kontroversi Jokowi berlanjut pada penundaan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan menunjuk Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Sementara Kapolri Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat kemudian menjadi perwira tinggi nonjob hingga masa tugasnya berakhir, Oktober mendatang.

Terakhir, Jokowi dinilai blunder saat mengangkat enam tokoh parpol sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mereka adalah Jenderal (Purn) Subagyo HS (Hanura), Sidarto Danusubroto (PDIP), Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara (PKPI), Rusdi Kirana (PKB), dan Jan Darmadi (Nasdem). Hanya tiga tokoh nonparpol yakni Sri Adiningsih (guru besar ekonomi UGM), KH Hasyim Muzadi (PBNU), dan Abdul Malik Fadjar (PP Muhammadiyah).

Menurut Siti, seharusnya Jokowi bisa bersikap luwes dengan seluruh kebijakan yang bakal diambilnya, tanpa terkesan didikte oleh partai pendukung. Siti mencontohkan saat Jokowi berencana melantik menteri kabinet kerja di Tanjung Priok yang selanjutnya dibatalkan. (BEST PROFIT FUTURES )

“Itu kan membuat kontroversi, karena banyak calon menteri yang dicoret KPK. Terus berapa anggaran yang dihabiskan? Harusnya Jokowi sudah bisa memetakannya sebelumnya. Sehingga hal-hal itu bisa dihindari, ” kata dia.

Padahal, Siti berpendapat, seyogianya Jokowi bisa berdiplomasi dengan menjelaskan ke publik. “Caranya, dengan menyeimbangkan kekuatan politik dan harapan publik. Jangan sampai Jokowi dipressure terus oleh kekuatan politik”.

Kendati demikian, Siti masih mengapresiasi Jokowi yang berhasil membuktikan bahwa dia bukan sepenuhnya boneka partai. Dengan kekuatan kontrol dari relawan, Jokowi pada situasi tertentu bisa menunda atau mengurungkan kebijakan kontroversialnya lantaran desakan publik. “Jokowi bukan boneka. Karena dia juga bukan seorang ketua umum parpol,” ujarnya.

Yang terpenting, Siti menyarankan agar ke depan Jokowi bisa membuktikan kepada publik tentang janji-janjinya memenuhi harapan rakyat. Mulai dari birokrasi yang bersih melayani, pemberantasan korupsi, dan revolusi mental. “Jangan Sampai publik bertanya-tanya, ke mana revolusi mental yang selama ini digaungkan Jokowi. Tidak ada gaungnya,” ujarnya. (BEST PROFIT FUTURES )

Sumber dari http://news.okezone.com